Top latest Five reformasi intelijen indonesia Urban news

Wiki Article

Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

When Soeharto ‘resigned’ from his article as President in May 1998 within the strain of your political Professional-democracy motion as well as a reduce in guidance of the civilian political elite, his successors could not instantly make radical variations into the framework and tradition with the intelligence solutions.

Semakin kompleksnya ancaman keamanan membuat reformasi intelijen menjadi kebutuhan mendesak yang harus didorong oleh berbagai pihak.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.

Selain itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Reformasi Intelijen Indonesia harus menanggapi risiko keamanan ini dengan cepat.

Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip one thousand cover, artinya personel intelijen tersebut memiliki a thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.

DPR’s ability extends past the trim interpretation of legislating or lawmaking. In addition, it retains the budgeting authority and the greater major performance of symbolizing the parents in supervising The supervisor means. This really is undoubtedly exemplified by the suitable to conduct interpellation, i.e., questioning the executive on an aspect of presidency coverage and the need the President should attain its approval in coming into into Global treaties that noticeably impacts the individuals’s livelihood and also to declare war. To enhance DPR’s supervisory place, an impartial audit agency called the Money Audit Business (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) with the authority Evidently represented by its determine, is shaped. DPD, Indonesia’s Variation during the senate, performing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to getting ready payments and making recommendations (with no voting or legislative electrical electricity to enact them) related with issues with regional autonomy, relationship and monetary balances regarding central and regional skill, formation, enlargement, and merger of areas, administration of all-natural and various financial means.

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

Dari tiga pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tidak bisa dipungkiri ada pengaruh dari pihak asing. Kasus perbatasan dengan negara tetangga sangat jelas melibatkan pihak asing. Separatisme terutama di wilayah Papua dapat dipastikan melibatkan pengaruh asing dengan bukti gencarnya gerakan politik OPM di Australia.

atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.

These types of situations boost the attention reformasi intelijen indonesia which the posture of modern intelligence establishments and functions will not be achievable if we make reference to your organizational realities and current lawful Basis due to the fact These are an merchandise of your authoritarian politics with the Orde Baru